Fokus
Calon Independen, Harapan Baru Warga Ibukota
Oleh : Sukowati Utami
-
NO. 42 TAHUN XX/20 - 26 FEBRUARI 2012
Sejumlah petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta melakukan rapat pendaftaran Cagub DKI Jakarta (FARID/FORUM)
-
Munculnya calon independen untuk pemilihan gubernur DKI merupakan sejarah baru di Jakarta. Inilah untuk pertama kalinya, kandidat dari partai politik akan berhadapan secara langsung dengan calon non partai.
Pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen telah ditutup Ahad, 12 Februari 12. Selama lima hari pendaftaran dibuka, 8-12 Februari, tercatat tiga nama pasangan yang berkasnya diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yaitu Faisal Basri-Biem Benyamin, Prayitno Ramelan-Teddy Suratmadji dan Hendardji Supandji-Achmad Riza Patria.
Ketiga pasangan tersebut, mengklaim mendapat dukungan dari seluruh wilayah Ibu Kota. Pasangan Prayitno Ramelan-Teddy Suratmadji, misalnya, datang pada hari terakhir pendaftaran, sekitar pukul 10.45. Mereka menyerahkan langsung 80 ribu dari 450 ribu lembar KTP bukti dukungan yang diperoleh. "Total semuanya nanti ada 800 boks," kata Prayitno.
Prayitno dan Teddy memang datang hanya disertai belasan pendukung, tapi keduanya berpegang pada sebuah hasil survei yang menyatakan lebih banyak warga Jakarta yang menginginkan calon gubernur independen. Ada 39 persen penduduk DKI Jakarta yang menginginkan itu dan hanya 26 persen yang memilih calon dari partai politik. "Berpegang pada hasil survei, maka kami berani maju ke independen," ujar Prayitno.
Prayitno Ramelan merupakan bekas Jenderal Bintang 2 di Angkatan Udara. Pasangannya Teddy Suratmadji merupakan lulusan teknik Kimia ITB. Prayitno juga merupakan anak dari seorang tokoh betawi Ran Ramelan. Pasangan ini merupakan pasangan kedua yang mendaftarkan diri dari jalur independen.
Kemudian kira-kira pukul 12.30, pasangan Hendardji Soepandji serta Ahmad Riza Patria pun datang. Berbeda dari rombongan pasangan sebelumnya yang menyuguhkan aksi pencak silat, rombongan Hendardji dan Ahmad datang dengan menumpang sebuah mobil antik berkap terbuka, diiringi sebelas unit bus dan puluhan sepeda motor. Sepasang ondel-ondel yang menari dengan iringan musik tehyan ikut memeriahkan suasana.
Pasangan ini mengaku memperoleh total 667 ribu dukungan dari berbagai wilayah di Jakarta lewat pos-pos komunikasi yang disebar sejak tujuh bulan yang lalu. "Sebanyak 528.082 suara itu yang berkasnya telah lengkap. Sisanya akan segera melengkapi kekurangan dokumen," kata Hendardji seusai mendaftar, Ahad, 12 Februari 2012.
Pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin sudah lebih dulu datang mendaftar. Sabtu, 11 Februari, pasangan ini memimpin sendiri iring-ringan delapan mobil boks berisi 430 ribu lembar KTP dari total 545 ribu dukungan yang sudah dikumpulkan.
Perjalanan pasangan ini lebih meriah karena disertai iringan musik tanjidor, ondel-ondel, dan juga lagu Pilih Aje milik mendiang seniman Betawi yang juga ayah Biem, Benyamin Sueb. Lagu itu diputar lewat pengeras suara yang dipasang di satu mobil pengiring.
Pada hari pertama penyerahan berkas dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI melalui jalur independen, Rabu, 8 Februari 2012, juga sudah ada dua orang yang tampak bersemangat mendaftar. Calon pertama jalur independen yang mendatangi Aula Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, adalah Mulyo Wibisono. Purnawirawan Laksamana Pertama TNI AL ini datang sekitar pukul 11.45 bersama pasangannya, Ngadisah.
"Sayangnya calon pertama ini belum bisa mendaftar karena tidak bisa membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta," ujar anggota KPUD Jakarta, Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, meski sudah mengetahui bahwa cagub yang berniat maju melalui jalur independen harus membawa berkas pengumpulan dukungan berupa tanda tangan dan kartu tanda penduduk (KTP) minimal 4 persen dari jumlah seluruh penduduk Jakarta, Mulyo datang dengan tangan kosong. Padahal, Mulyo, bahkan mengaku pernah mendaftarkan diri sebagai calon presiden independen, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 silam.
Masih di hari Rabu, sekitar pukul 14.30, cagub kedua pun datang. Kali ini, Deddy Iriyanto, seorang wiraswasta, datang membawa pasangannya, Atma Sanjaya, yang dulu pernah menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Berbeda dengan Mulyo, kedatangan Deddy tampak lebih meyakinkan.
Pria berusia 49 tahun ini dengan gagah memasuki ruangan tempat pengumpulan berkas dukungan calon independen yang telah disiapkan panitia KPUD. Namun ketika sudah menemui Jamaluddin, berkas berisi 5.000 KTP dan tanda tangan yang dibawa Deddy sebagai bukti dalam kotak kardus tersebut terpaksa dibawa pulang kembali.
Menurut Jamaluddin, berkas yang dibawa Deddy, selain belum mencukupi jumlah dukungan yang dibutuhkan, yaitu 407.345 warga, juga belum memenuhi standar yang sudah diatur KPUD. "Berkasnya belum lengkap, dan belum dirangkap tiga. Harusnya, ktp dan tanda tangan yang sudah dikumpulkan, dipisahkan per kelurahan, serta dijadikan tiga rangkap, yaitu 2 lembar yang asli, dan 1 lembar fotokopi," kata Jamaluddin.
Deddy pun terpaksa membawa kembali hasil jerih payah yang sudah dikumpulkannya, berupa nama, fotokopi ktp dan tanda tangan pendukungnya, yang disusun menjadi beberapa bendel.
Ringkas kata, berdasarkan hasil hitung ulang, hanya dua pasang bakal calon pemimpin Jakarta, Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria dinyatakan telah memenuhi kecukupan berkas dukungan KTP. Ketua KPU Jakarta Juri Ardiantoro mengatakan berkas dukungan mereka telah melebihi batas minimal yang ditentukan yakni sekitar 407 ribu dukungan.
"Pasangan Hendardji dan Riza Patria sudah berhasil mengumpulkan dukungan dan sudah di hitung oleh KPU sebanyak 597.792 orang pendukung, maka sudah melewati angka minimal. Demikian juga pasangan calon Faisal Basri-Biem Benjamin yang berjumlah 455.097 orang pendukung. Kedua duanya sudah bisa melakukan proses selanjutnya karena sudah memenuhi syarat minimal dukungan."
Dua pasang calon non partai itu selanjutnya akan mengikuti verifikasi faktual yang merupakan tahapan cukup krusial bagi para calon. KTP dukungan ini akan diverifikasi di tingkat kelurahan. Kalau ada dukungan ganda, misalnya 1 KTP yang sama ditemukan untuk dua pasang calon, maka KPU DKI akan langsung mencoretnya.
Ahad, 12 Februari memang hari terakhir masa pendaftaran bakal calon gubernur dari jalur independen. Setelah itu akan dilakukan verifikasi serta rekapitulasi dokumen untuk calon-calon independen tersebut, yang akan digelar 28 Februari-5 Maret 2012.
Dari hasil proses verifikasi itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi masih akan memberikan waktu untuk periode perbaikan pada 10-16 April 2012. "Periode perbaikan ini bersamaan dengan masa pengembalian berkas bakal calon dari jalur partai politik," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Juri Ardiantoro. Selanjutnya, pada 13-14 Maret, akan diumumkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur final dan mereka bisa melanjutkan persaingan lewat kampanye dan pemungutan suara.
Sementara, pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan pada 11 Juli 2012. Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/Kpts/kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.
"Kalau semua lancar, kami akan selesai melakukan penyusunan berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih akan dilakukan pada 19-20 Juli 2012. Sementara pelantikan akan dilakukan pada 7 Oktober 2012," kata Juri.
Namun begitu, pelaksanaan pemilu pun bisa berlangsung dalam dua putaran jika ada penyampaian perselisihan hasil pemilu oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu harus diulang, maka akan dilaksanakan putaran kedua yang akan dimulai pada akhir Juli.
Pemungutan suara kembali pun baru akan dilakukan pada 20 September 2012. "Kalau putaran kedua dilaksanakan, maka dipastikan pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru tidak tepat waktu," lanjut Juri.
Bursa pilkada DKI Jakarta memang cukup ramai. Selain memunculkan calon independen, dari jalur partai politik juga memunculkan banyak nama. Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya. Partai berlambang matahari terbit ini menaruh harapan besar bisa memunculkan kadernya di ajang Pilkada DKI Jakarta 2012. Bahkan informasi yang berhembus di internal partai berlambang matahari terbit ini, PAN menjagokan artis tenar Wanda Hamidah yang saat ini aktif menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN.
Yang mengejutkan lagi, informasi yang berhembus di intenal PAN, kader matahari terbit mengharapkan, munculnya nama Wanda Hamidah sebagai cawagub bisa mendampingi Fauzi Bowo maju di pilkada.
Dari Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tetap akan mengusung kadernya sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Namun, calon-calon yang diusung masih digodog dan diumumkan pekan depan. “Belum ditentukan calonnya saat ini, mudah-mudahan minggu depan sudah diputuskan,” ungkap Ical, sapaan akrab Aburizal, pekan lalu.
Sejauh ini ada tiga nama yang disebut-sebut bakal menjadi pilihan Partai Golkar di Pilkada DKI Jakarta, yakni Tantowi Yahya, Prya Ramadhani, dan Aziz Syamsuddin. Dalam perkembangan selanjutnya, nama Aziz mulai hilang dari daftar pencalonan dan justru muncul dua nama baru, yaitu Fadel Muhammad dan Alex Noerdin. Fadel kemudian menyatakan tidak bersedia maju dalam pilkada sehingga tinggal Tantowi, Prya, dan Alex yang kemungkinan bakal diajukan.
Dari ketiga nama tersebut, Tantowi Yahya cukup percaya diri maju sebagai calon kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta periode 2012-2017. Maklum, dalam sejumlah survei internal partai, nama Tantowi memiliki tingkat popularitas tertinggi dibanding calon-calon lain yang diusung Golkar.
Berkaca dari hasil survei itu, besar kemungkinan Tantowi akan menjadi pilihan utama Golkar untuk calon gubernur. Namun, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini menyerahkan kebijakan pemilihan bakal calon kepala daerah kepada partainya. "Semuanya bergantung pada partai dan hasil survei yang sudah dilakukan oleh internal partai," kata Tantowi Yahya dalam keterangan persnya, Kamis pekan lalu.
Seperti diketahui, pilkada DKI mendatang menetapkan dua jalur, yaitu parpol dan independen bagi para calonnya. Jika melalui parpol atau gabungan parpol, setidaknya harus memiliki 15 persen dari 94 kursi di DPRD. Adapun melalui jalur independen, pasangan calon harus mendapat dukungan empat persen dari jumlah penduduk DKI atau 400 ribu.
Dalam komposisi kursi DPRD DKI, Partai Demokrat memiliki 32 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 18 kursi, PDI-P (11 kursi), Partai Golkar (7), PPP (7) dan Partai Gerindra (6 kursi). Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) empat kursi, Partai Damai Sejahtera (PDS) empat kursi, Partai Hanura empat kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu kursi.
Hasil survei yang digelar Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menunjukkan tingkat popularitas Fauzi Bowo sebagai calon incumbent untuk Gubernur DKI Jakarta masih di urutan teratas. Dengan menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI, Fauzi Bowo cukup menghidupkan kembali jaringan mobilisasi peninggalan Orde Baru yang masih ada hingga saat ini.
“Jaringan tersebut ada ditingkat kelurahan dan RW. Apalagi jika ditambah dengan uang, maka dukungan yang besar akan diperoleh, terutama dari kelas bawah,” jelas pengamat Sosiologi UI Thamrin Amal Tomagola.
Sebaliknya, Thamrin berpendapat, peluang calon independen untuk menjadi gubernur DKI Jakarta kecil. Berdasarkan teori piramida penduduk, penduduk terbanyak ditempati oleh kelas bawah (posisi paling bawah), kelas menengah bawah, kelas menengah atas, dan kalangan atas yang jumlahnya sedikit.
“Dukungan terhadap calon independen tidak sampai 20 persen karena dukungannya berasal dari kelas menengah atas dan kalangan atas yang jumlahnya sedikit.”
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengungkapkan bahwa adanya calon independen ini memberikan pilihan pada masyarakat. Hal ini pertanda baik mengingat sebagian besar masyarakat memang sudah jengah dengan para pemimpin yang berasal dari partai politik.
Meski memberi pandangan positif, Arbi mengungkapkan bahwa calon yang berasal dari jalur perseorangan tetap harus bisa menawarkan sesuatu yang baru untuk penyelesaian masalah Jakarta. Jika program kerja yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan yang sekarang, maka menjadi tidak ada bedanya calon dari jalur independen ataupun perseorangan. "Jangan yang biasa-biasa saja. Karena masyarakat ingin perubahan," tandasnya.
Munculnya calon independen untuk pemilihan gubernur DKI merupakan sejarah baru di Jakarta. Inilah untuk pertama kalinya, kandidat dari partai politik akan berhadapan secara langsung dengan calon non partai. Warga Jakarta yang selama ini mengeluh tentang berbagai masalah seperti banjir, kriminalitas dan kemacetan lalu lintas, pada 11 Juli nanti akan bisa memilih siapa pasangan calon yang menurut mereka paling layak memimpin ibukota.
Di tengah krisis kepercayaan kepada partai politik dan calon-calon yang mereka usung, munculnya kandidat dari jalur independen tentu bakal membawa suasana lain. Minimal ada harapan baru di tengah rasa frustrasi warga atas berbagai masalah yang membelit ibukota selama ini.